Timur Tengah, 2011-04-27

Perdamaian Revolusi Yang Hilang

Oleh: Abdullah Gul*

Sumber: The New York Times, 20/04/2011

Ankara, Turki

Gelombang pemberontakan di Timur Tengah dan Afrika Utara merupakan peristiwa bersejarah sama dengan revolusi tahun 1848 dan 1989 di Eropa. Rakyat di kawasan inu, tanpa terkecuali, bangkit berontak tidak hanya atas nama nilai-nilai universal tapi juga untuk memperoleh kembali martabat dan harga diri nasional mereka yang telah lama ditekan. Tapi apakah pemberontakan ini mengarah kepada demokrasi dan perdamaian atau kepada tirani dan konflik (berkepanjangan) akan bergantung pada terbentuknya sebuah kesepakatan damai Palestina-Israel yang langgengt dan sebuah perdamaian Arab-Israel yang lebih luas.

Terusirnya warga Palestina (dari kampung halamannya) merupakan akar penyebab kekacauan dan konflik di kawasan ini dan dipergunakan sebagai pembelaan atas ekstrimisme di belahan lain dunia. Israel, melebihi negara manapum, akan perlu beradaptasi dengan suasana politik yang baru di kawasan ini. Tapi, dia tidak perlu takut; munculnya sebuah lingkungan demokratis di sekitar Israel merupakan jaminan mendasar kemanan negara itu.

Di masa-masa bergejolak ini, ada dua kekuatan yang akan membentuk masa depan: rakyat yang mendambakan demokrasi dan demografi (kependudukan) yang berubah di kawasana ini. Cepat atau lambat, Timur Tengah akan menjadi demokratis, dan berdasarkan definisnya, sebuah pemerintahan yang demokratis harus mencerminkan harapan-harapan rakyat yang sebenarnya. Pemerintahan semacam itu tidak bisa mengejar kebijakan luar negeri yang dianggap tidak adil, tidak bermartabat dan menghina masyarakat secara umum. Bertahun-tahun sudah, dimana sebagian besar pemerintah di kawasan itu tidak mempertimbangkan harapan rakyatnya ketika melakukan kebijakan luar negerinya. Sejarah telah berungkali menunjukkan bahwa sebuah perdamaian hakiki, adil, langgeng, hanya bisa dilakukan antara warga masyarakat, bukan elit-elit yang berkuasa.

Saya serukan kepada para pemimpin Israel untuk melakukan pendekatan proses perdamaian dengan cara berfikir yang strategis, daripada berlindung dibalik manuver-manuver taktis yang berpandangan pendek. Ini perlu mempertimbangkan secara serius inisiatif perdamaian Liga Arab tahun 2002, yang mengusulkan kembalinya ke perbatasan Israel sebelum tahun 1967 dan normalisasi hubungan diplomatik secara utuh dengan negara-negara Arab.

Bersikeras dengan status quo yang tidak bisa dipertahankan hanya akan memposisikan Israel dalam bahaya yang lebih besar. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa demografi (kependudukan) merupakan faktor paling menentukan dalam memutuskan nasib bangsa. Lima puluh tahun kedepan, bangsa Arab akan membetuk mayoritas penduduk antara laut Tengah dan laut Mati. Generasi baru bangsa Arab jauh lebih sadar demokrasi, kebebasan dan martabat.

Dalam situasi semacam ini, Israel tidak lagi bisa bertahan dipandang sebagai sebuah pulau apartheid (siasat pemisahan ras) yang dikelilingi oleh lautan kemarahan dan permusuhan bangsa Arab. Banyak pemimpin Israel yang menyadari tantangan ini dan karenanya meyakini bahwa mendirikan sebuah negara Palestina yang independen merupakan hal yang sangat mendesak. Palestina yang bermartabat dan dapat hidup terus, berdampingan dengan Israel, tidak akan mengurangi keamanan Israel, tapi justru membentenginya.

Turki memiliki pandangan strategis mengenai proses perdamaian Palestina-Israel, bukan saja karena ia mengetahui bahwa Timur Tengah yang damai akan memberikannya manfaat, tapi juga karena ia percaya bahwa perdamian Palestina-Israel akan memberikan manfaat ke seluruh dunia.

Karena itu kami siap mempergunakan kapasistas kami secara penuh untuk memfasilitasi negosiasi yang kontruktif. Track record Turki di tahun-tahun sebelum operasi Gaza Israel di bulan Desember 2008 merupakan saksi dedikasi kami untuk tercapainya perdamaian. Turki siap memainkan peranan yang pernah diambilnya pada masa lalu, manakala Israel siap menempuh jalur perdamaian dengan tetangganya.

Lebih dari itu, menjadi keyakinan kuat saya bahwa Amerika Serikat memiliki tanggungjawab yang telah lama terlambat untuk berpihak kepada undang-undang internasional dan keadilan/kenetralan ketika memasuki masalah proses perdamaian Palestina-Israel. Komunitas internasional ingin Amerika Serikat untuk bertindak sebagai mediator yang impartial atau tidak berat sebelah dan efektif antara Israel dan Palestina, seperti yang pernah dilakukannya satu dekade lalu. Menyelamatkan perdamaian yang langgeng di Timur Tengah adalah bantuan terbesar yang Washington bisa lakukan bagi Israel.

Akan menjadi hal yang mustahil bagi Israel untuk menghadapi arus demografi (kependudukan) dan demokrasi yang semakin tampak tanpa adanya kesepakatan damai dengan Palestina dan semua bangsa Arab. Turki, sadar akan tanggungjawabnya sendiri, tegak berdiri siap untuk membantu.

Abdullah Gul adalah Presiden Turki.